Standar Ganda Penerapan Hukum di Thailand (Patani)
Patani, Thailand Selatan – Situasi ketidakadilan hukum kembali mencuat di Patani, Thailand Selatan, ketika sembilan aktivis budaya Melayu dikenakan tuduhan oleh pemerintah Thailand terkait perhimpunan yang menampilkan busana tradisional. Para aktivis tersebut menghadapi risiko penangkapan, namun mereka berhasil membayar jaminan untuk mendapatkan kebebasan sementara.
Perhimpunan yang diadakan oleh para aktivis bertujuan untuk merayakan dan mempromosikan identitas budaya Melayu di wilayah tersebut, sebuah langkah yang dianggap penting dalam menjaga warisan budaya lokal. Namun, tindakan pemerintah yang menuduh mereka melanggar hukum telah memicu kemarahan dan keprihatinan di kalangan masyarakat Patani.
Sejumlah aktivis hak asasi manusia menilai bahwa tuduhan terhadap para aktivis ini merupakan upaya represif dari pemerintah Thailand untuk membungkam suara-suara yang memperjuangkan kebudayaan dan hak-hak masyarakat Muslim Melayu. Mereka khawatir bahwa langkah ini akan menghalangi kebebasan berekspresi dan berakibat pada pengurangan ruang bagi aktivitas budaya yang damai.
Ironisnya, sementara sembilan aktivis Patani terpaksa membayar jaminan untuk kebebasan mereka, tujuh petinggi Thailand yang terlibat dalam insiden pelanggaran hak asasi manusia di Takbai pada tahun 2004 masih belum tersentuh oleh hukum. Insiden Takbai, di mana puluhan warga sipil Patani tewas akibat tindakan militer, terus menjadi luka mendalam bagi masyarakat, yang hingga kini mencari keadilan untuk para korban.
Kekhawatiran semakin meningkat karena kasus Takbai akan kadaluwarsa pada 25 Oktober 2024, tepat 20 tahun setelah kejadian tersebut. Jika tidak ada tindakan hukum yang diambil sebelum tanggal tersebut, kemungkinan besar para pelaku kejahatan akan terlepas dari tanggung jawab mereka.
Peristiwa ini semakin mencolok, terutama mengingat bahwa pemerintah Thailand tampaknya lebih peduli terhadap kasus insiden bus Study Tour yang terbakar dan kasus The Icon Group dibandingkan peristiwa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparatur negaranya sendiri. Ketidakpedulian ini menciptakan persepsi bahwa pemerintah tidak memprioritaskan keadilan bagi masyarakat Patani, sementara penegakan hukum justru lebih ditujukan untuk mengekang suara-suara yang memperjuangkan identitas dan hak mereka.
Situasi ini mencerminkan adanya standar ganda dalam penerapan hukum di Thailand. Sementara aktivis Patani dihadapkan pada tuntutan hukum atas kegiatan damai, pejabat yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan di Takbai tidak pernah diadili.
Para pengamat politik lokal dan internasional memperingatkan bahwa tindakan pemerintah ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah Patani, yang telah lama berjuang untuk pengakuan dan keadilan dalam hal identitas budaya serta kebebasan politik.
0 Comments