Penolakan RUU Perjudian Online: Jaringan Sipil Thailand Selatan Desak Referendum
Jaringan Masyarakat Sipil Thailand Selatan yang terdiri dari berbagai organisasi, seperti Asosiasi Sekolah Swasta Wilayah Selatan, Asosiasi Pemimpin Islam Thailand Selatan, Jaringan Pengembangan Kesehatan Remaja (CYY), dan Jaringan Organisasi Anti-Miras Wilayah Selatan, mengeluarkan pernyataan tegas yang menyatakan kekhawatiran mereka terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang “Tempat Hiburan Serba Ada” (Entertainment Complex) serta legalisasi perjudian online di Thailand. 15 Maret 2024.
Jaringan ini menilai bahwa undang-undang yang diusulkan berpotensi menambah risiko terhadap anak-anak, remaja, dan masyarakat secara umum. Mereka mengkhawatirkan dampak negatif yang akan memperburuk masalah sosial yang sudah ada, seperti perjudian, pencucian uang, dan kejahatan lintas negara.
Selain itu, mereka juga mengkritik proses pengesahan RUU yang dianggap terburu-buru dan tidak transparan. Proses ini dinilai tidak memberi cukup ruang bagi partisipasi publik yang penting dalam pengambilan keputusan besar yang berdampak langsung pada masyarakat. Jaringan ini juga menyoroti dampak terhadap moralitas dan ketertiban sosial, serta mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi perjudian guna mencegah kerugian lebih lanjut bagi generasi muda yang menjadi sasaran bisnis yang hanya mengejar keuntungan semata.
Jaringan Masyarakat Sipil Thailand Selatan Menentang RUU “Tempat Hiburan Serba Ada” dan Legalisasi Perjudian Online [Wartani]
Tuntutan Jaringan Masyarakat Sipil Thailand Selatan
Jaringan Masyarakat Sipil Thailand Selatan mengajukan tiga tuntutan utama terhadap RUU ini:
- Menentang pengesahan RUU “Tempat Hiburan Serba Ada” dan legalisasi perjudian online, karena adanya ketidaksiapan, kurangnya partisipasi publik, serta potensi dampak negatif seperti pencucian uang dan kejahatan lintas negara.
- Meminta pemerintah Thailand untuk mengadakan referendum agar masyarakat dapat memberikan suara mereka sebelum keputusan final diambil. Jaringan ini sedang mengumpulkan 50.000 tanda tangan untuk mendukung inisiatif referendum.
- Mengajak masyarakat untuk menyuarakan penolakan terhadap RUU melalui berbagai saluran komunikasi dan mendesak politisi serta partai politik untuk mendengarkan aspirasi rakyat secara lebih serius.
Mengutamakan Moralitas dalam Pembangunan Ekonomi
Jaringan Masyarakat Sipil Thailand Selatan menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Thailand tidak boleh mengorbankan moralitas dan stabilitas sosial. Mereka mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan RUU dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses referendum yang lebih adil dan seimbang, guna memastikan keputusan yang lebih bijak dan menyeluruh untuk masa depan negara.
Sumber: Wartani, 15 Maret 2024
Gambar utama: Ditik.com
