Antara Meja Runding dan Medan Tempur: BRN Jawab Manipulasi Fakta Kerajaan Thailand
Mandeknya Damai Patani: BRN Bongkar Taktik Tohmahan Pemerintah Thailand
Patani, Thailand Selatan — Suasana Hari Raya Iduladha 1446 H di Patani diiringi bukan hanya gema takbir, tetapi juga pernyataan mengejutkan dari Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN). Dalam siaran pers resmi yang dirilis oleh Sekretariat Rundingan Damai BRN pada 6 Juni 2025, organisasi tersebut menuduh Pemerintah Thailand menyebarkan tohmahan dan manipulasi fakta yang merusak kepercayaan terhadap proses perdamaian yang telah dibangun sejak 2013. [Sumber: Siaran Resmi BRN, Halaman 1]
Bangkok Dituding Tak Serius
Dokumen tersebut dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada upaya berarti dari pemerintahan baru Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra untuk melanjutkan dialog damai. Delegasi Kerajaan Thailand disebut belum dibentuk secara formal sejak pengambilalihan kekuasaan pasca pemilu 2023, dan berbagai mekanisme yang sebelumnya digunakan dalam proses rundingan telah dibatalkan secara sepihak, termasuk Panel Dialog Keamanan (PEDP) dan agenda bersama JCPP. [Sumber: Siaran Resmi BRN, Halaman 1, Poin 1–2]
“Selama hampir setahun, pihak RTG tidak memperlihatkan komitmen, dan tidak menampilkan tanda-tanda positif bahwa mereka ingin menyelesaikan konflik secara politik,” bunyi paragraf dalam siaran tersebut. [Sumber: Halaman 1, Paragraf ke-5]
Tohmahan, Senjata Baru Bangkok
Istilah “tohmahan dan manipulasi fakta” menjadi sorotan utama dalam dokumen ini. BRN menyebut pemerintah Thailand mencoba merusak citra mereka secara sistematis melalui narasi yang bias dan menyudutkan. “RTG dengan sengaja menciptakan narasi untuk mencemarkan imej BRN,” kata seorang aktivis perdamaian lokal kepada Pasai.co, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan. [Sumber: Halaman 1, Paragraf ke-6]
Tohmahan yang dimaksud antara lain terkait tuduhan bahwa BRN menolak dialog atau terlibat dalam kekerasan baru. Padahal, menurut BRN, mereka secara konsisten mematuhi prinsip gencatan senjata tak resmi yang berlangsung selama Ramadan dan hari-hari besar Islam, termasuk Iduladha. [Sumber: Halaman 1, Poin 6–7]
JCPP: Jalan yang Ditinggalkan Sepihak
Joint Comprehensive Peace Plan (JCPP), yang semula dianggap sebagai peta jalan damai berjangka panjang, kini diklaim telah dibatalkan sepihak oleh pemerintah Thailand. Padahal, menurut BRN, dokumen ini disusun bersama dengan mediator internasional (Malaysia) dan diharapkan menjadi kerangka penyelesaian yang inklusif, bermaruah, dan tahan lama. [Sumber: Halaman 1, Poin 3–4]
Penolakan sepihak terhadap JCPP ini menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan pemerintah Thailand. “Kalau JCPP ditinggalkan tanpa pengganti, maka ini bukan negosiasi, tapi akal-akalan,” ujar sumber diplomatik dari kalangan pemantau internasional, yang diwawancarai secara terpisah oleh tim Pasai.co.
Komitmen Damai atau Sinyal Perlawanan Baru?
Meski bernada kritis, BRN menegaskan bahwa mereka tidak meninggalkan meja runding. Mereka menyatakan bahwa sejak 2013, BRN telah secara konsisten berpartisipasi dalam proses perdamaian dengan niat tulus. Penundaan demi penundaan yang terjadi, menurut mereka, datang dari pihak pemerintah. [Sumber: Halaman 1, Poin 5–6]
Namun di sisi lain, dokumen tersebut ditutup dengan slogan keras:
“Berjuang sampai menang, maju terus, pantang mundur sebab Allah bersama kita! Sekali merdeka tetap merdeka!”
[Sumber: Halaman 2, Paragraf penutup]
Pernyataan ini menyiratkan bahwa jika saluran politik dan diplomatik kembali dibekukan, maka BRN tak menutup kemungkinan kembali ke strategi perjuangan yang lebih keras. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap damai masih bersyarat, yakni selama pihak Thailand menunjukkan itikad yang sama.
(Dua dokumen siaran resmi BRN tertanggal 6 Juni 2025 yang diperoleh langsung oleh tim investigasi Pasai.co.)
Damai di Ujung Tanduk
Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Kantor Perdana Menteri atau militer Thailand atas pernyataan BRN tersebut. Yang pasti, proses damai yang macet telah membawa rakyat Patani kembali ke ruang ketidakpastian.
Dokumen ini menunjukkan bahwa proses damai Patani berada di ujung tanduk. BRN merasa difitnah dan diabaikan. Pemerintah Thailand, di sisi lain, tampak belum memprioritaskan isu Patani dalam agenda nasionalnya. Jika tak segera ada upaya memulihkan kepercayaan, maka tak hanya rundingan yang gagal, tetapi juga harapan akan masa depan yang tenang bagi generasi Patani.
